Banten – Calon Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah menyinggung soal monopoli satu pihak di Banten dalam debat perdana Pilkada Banten 2024.
“Inilah yang terjadi adalah monopoli kegiatan-kegiatan dari sektor pendapatan, pembiayaan, lihat di Banten ini permasalahannya yang terjadi di Banten ini monopoli luar biasa terjadi,” ujar Dimyati dalam debat.
Dimyati menyoroti sejumlah proyek di Banten yang tidak bersih sejak awal prosesnya.
Ia menyampaikan hal itulah yang menjadi permasalahan di Banten selama ini karena minimnya transparansi dari pemerintah.
“Dari awal enggak transparan, dari mulai planning yang tak sesuai. Perencanaan itu bukan top down, bukan kepentingan seseorang kelompok atau pengusaha,” terangnya.
Merespon hal demikian, Ade Sumardi menegaskan bahwa transparansi merupakan suatu keharusan.
Ia mengungkit saat dirinya menjadi anggota DPRD Lebak. Ia merupakan penggagas pembentukan Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP).
“Jadi yang namanya transparansi jangan hanya lipstik doang jangan hanya slogan-slogan,” ujar Ade.
Kembali merespons itu, Dimyati mengatakan transparansi memang tak boleh hanya di mulut saja.
Ia lantas menyinggung bahwa praktek good corporate governance itu harus dimulai dari pribadi yang bersih dan tak bermasalah hukum.
“Maka kalau keluarganya bermasalah hukum dirinya pun punya kewajiban, tanggung jawab. Oleh sebab itu, good governance bisa terwujud dengan baik kalau clean government, kalau bersih, kalau betul-betul melaksanakan sesuai due process of law,” kata Dimyati.
Laporan: Tim
