TANGERANGRAYA.NET – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi terkait surat yang disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi soal masalah haji dan vaksin sinovac yang belum disetujui oleh pemerintah Kerjaan Arab Saudi bagi calon jamaah haji.
Dasco mengatakan, pada hari Senin (31/5/2021) selepas Paripurna, ia diminta tanggapan oleh wartawan. Salah satunya soal masalah haji dan vaksin sinovac yang belum disetujui oleh pemerintah Kerjaan Arab Saudi bagi calon jamaah haji.
“Sementara kita gak usah bahas soal vaksinnya itu dulu. Karena kita musti memastikan kita dapat kuota haji atau tidak karena info terbaru yang saya dengar bahwa kita nggak dapet kuota haji, jadi musti dipastikan dulu soal kuota haji tersebut,” kata Dasco pada waktu itu.
Tidak bermaksud membuat kegaduhan, namun, ia ingin menekankan bahwa jangan bahas terlebih dahulu tentang vaksin, tetapi dipastikan dulu, apakah Indonesia mendapatkan kuota haji atau tidak? Karena informasi terbaru yang ia dapatkan itu Indonesia tidak mendapatkan kuota haji karena adanya pembatasan karena pandemi COVID-19.
“Selaku Pimpinan DPR saya berkomunikasi dengan banyak pihak termasuk dengan otoritas terkait dengan perkembangan kuota haji ini. Sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 adalah batas permintaan pemerintah indonesia untuk diberikan informasi dari pemerintah Arab Saudi tentang kuota haji untuk indonesia yg belum ada kepastian,” lanjutnya.
Disisi lain, kata Dasco, Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan banyak hal baik itu vaksinasi, persiapan catering bagi calon jamaah haji, pesawat, pemondokan dan lain sebagainya.
“Maka dari itu saya mengapresiasi keputusan dari Menteri Agama Republik Indonesia yang mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji asal Indonesia, disamping karena belum adanya informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi, juga secara tengang waktu tidak memungkinkan bagi Indonesia untuk memberangkatkan jamaah haji,” tandasnya.
Lebih lanjut, politikus Gerindra itu meminta Dubes Arab Saudi untuk Indonesia tidak bereaksi berlebihan dengan mengeluarkan surat keberatan tersebut. Karena seharusnya pihak Arab Saudi lah yang harus menyampaikan informasi mengenai kepastian pelaksanaan ibadah haji 2021.
“Jadi kemudian jangan bereaksi berlebihan, Pak Dubes. Yang saya tanyakan ini bukan pemerintah yang salah. Cukup memastikan dan menyampaikan informasi resmi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam hal pelaksanaan ibadah haji tahun ini, di tengah pandemi COVID-19,” ujarnya. (RED/RED)
