TANGERANGRAYA.NET, Tangsel – Pilkada serentak Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang dijadwalkan Desember 2020 mendatang, masih menjadi sorotan berbagai pihak.
Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB) Dodi Prasetya Azhari menilai, penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 akan menjadi beban bagi pengawas Pemilu.
Dodi Prasetya Azhari menilai pelaksanaan Pilkada 2020 pada pandemi COVID-19 saat ini, cenderung akan menimbulkan malpraktek pemilu.
Apa itu malpraktek pemilu? Menurutnya, malpraktek pemilu adalah pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bersifat tidak sadar, atau tidak sengaja, seperti lalai, ceroboh, tidak teliti, kekurangan sumber daya, atau ketidakmampuan dari pihak penyelenggara dan pelaksana pemilu.
Proses yang menimbulkan malpraktik pada Pilkada 2020 itu salah satunya ialah pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
“Bila penyelenggara hanya mengandalkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang terus menerus terjadi dan tidak ada perbaikan, sebenarnya dapat disebut sebagai bagian dari malpraktek penyelenggaraan pemilu,” kata Dodi kepada wartawan, Sabtu, (4/7/2020).
Dodi kemudian mencontohkan masalah DPTb pada Pemilu 2019 lalu, umumnya para pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya, ternyata mengalami berbagai kendala, akibat dari proses pengurusan administrasi yang njlimet. Hal itu juga bisa terjadi di masa pandemi COVID-19 saat itu, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan pembatasan-pembatasan physical distancing atau social distancing yang ketat di suatu wilayah akan menyulitkan pemilih untuk menggunakan hal pilihnya karena aturan tersebut. Karenanya, hal ini harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu
Selain itu Dodi juga menegaskan, perlu adanya pengawasan yang ketat bagi calon yang mempunyai akses langsung terhadap kekuasaan, karena bisa saja berubah menjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).
Pria yang juga merupakan Pengamat Lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itupun mengingatkan, bahwa Pilkada kali ini sangat dibutuhkan peran masyarakat sipil agar pilkada tidak dibajak kepentingan oligarki.
Dodi menuturkan, masyarakat saat pandemi ini menghadapi persoalan rumit sehingga membuat potensi money politic terjadi akan lebih memungkinkan.
“Penguasa dan Oligarki justru cenderung diuntungkan dengan kondisi pilkada saat pandemi seperti saat ini. Faktanya publik sedang dalam masa memerlukan kepedulian, tentu Oligarki lebih banyak akses untuk memupuk simpati pemilih,” ujarnya.
“Beban justru ada pada pengawas pemilu yang harus ekstra keras memilah mana pelanggaran dan mana bukan, karena dalam kondisi darurat, bisa saja ada diskresi yang memungkinkan oligarki atau penguasa saat ini bisa membantu pasangan calon untuk melakukan kampanye dalam bentuk penanganan wabah,” kata Dodi.
Karena itu, hal ini harus jadi perhatian semua pihak, terutama bagi penyelenggara dan pelaksana pemilu.
Dodi pun menyebut, kalaupun ada pihak Pasangan calon atas aksesnya kepada penguasa saat ini menggunakan bansos (bantuan sosial) untuk meningkatkan popularitas, dan elektabilitas, serta memakai berbagai cara untuk merebut kekuasaan, maka demokrasi kita mengalami kemunduran. Dikatakan Dodi, Demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin, tapi cara-caranya tidak demokratis dan kurang mencerdaskan.
“Jika ada unsur memanfaatkan kondisi untuk kontestasi, maka Bawaslu harus sigap menyikapinya. Sementara bagi mereka yang bukan berasal dari bagian oligarki dan tidak mempunyai kondisi financial yang besar sepertinya tidak banyak yang perlu dikhawatirkan, selama tidak melanggar regulasi masa kampanye,” katanya.
“Bawaslu harus tetap aktif bekerja, terutama pengawasan terhadap oligarki dan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan. Karena bagaimanapun, kekuasaan itu miliki batas-batas yang harus dijaga,” papar Dodi.
