Tangerang Selatan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggandeng insan pers untuk mengawasi jalannya perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak, November 2024 mendatang.
Kenapa demikian karna, proses jalannya Pilkada kini mulai berlangsung. Bahkan dalam waktu dekat ini, tahap pendaftaran calon sebentar lagi akan berlangsung.
Hingga kini, terdapat sejumlah isu yang menjadi sorotan utama. Yakni soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perkembangan berita bohong atau hoaks.
Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep mengatakan, netralitas ASN selalu menjadi persoalan setiap kali pesta demokrasi dihelat di negeri ini, khususnya di Tangsel.
“Menjadi isu yang tidak pernah berhenti di Pilkada dan Pemilu. Itu soal netralitas ASN, dan Tangsel punya pengalaman itu pada 2010 yang mengakibatkan pemungutan suara ulang,” ujar Acep di kantornya, Kamis (15/8/2024).
Atas dasar tersebut, persoalan ini harus menjadi perhatian dan diawasi secara bersama.
Melalui pengawasan yang optimal, Ia berharap agar persoalan netralitas ASN ini dapat ditekan atau bahkan dicegah.
“Alhamdulillah di 2015 maupun 2020 itu agak berkurang terkait pelanggaran. Nah mudah-mudahan di 2024 ini 0 kasus. Tapi kan kita gabisa pesimis seperti itu, nah ini yang kita berikan,” ungkapnya.
Selain melakukan pengawasan yang optimal, Bawaslu juga melakukan edukasi bagi para ASN. Agar kasus serupa tak lagi terjadi.
“Kadang ASN itu ada yang genit memposting di facebook maupun Instagram. Yang merasa mereka nanti dapat dilihat bahwa mereka didukung dan sebagainya. Itu yang kita awasi, karena ASN itu prinsipnya hanya ada 3 yang diperbolehkan, yaitu dia melihat foto pasangan calon, kemudian membaca visi misi paslon, dan hadir di kampanye untuk mendengarkan dan melihat. Selebihnya dia tidak boleh apalagi menunjukkan gestur dan lain sebagainya,” tegasnya.
Bersamaan dengan itu, pengawasan terhadap peredaran berita hoaks juga menjadi sorotan utama.
Maka dari itu, Bawaslu Tangsel menggandeng para insan pers agar berita yang tersaji untuk masyarakat dapat tersaring dengan baik.
“Nah ini yang sedang kita diskusikan, sebenarnya di RI yang turunannya ke bawah membuat cyber anti hoaks. Kalau di Pemilu kita ada kader pengawasan hoaks. Sekarang sedang kita upayakan,” pungkasnya.
Laporan: STW
