TANGERANGRAYA.NET, Banten – Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Pemprov Banten, M. Trenggono mengaku, rencana menerapkan sekolah metaverse pada tahun ajaran 2022-2023 di 14 SMA Negeri Provinsi Banten, gagal.
Lantaran tidak diberikan izin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Akhirnya, kata dia, untuk memenuhi tingginya animo pelajar masuk SMA Negeri, Pemprov kembali merencanakan 14 SMAN terbuka atau jarak jauh.
“Belum bisa diizinkan Kemendikbud sekolah metaverse. Akhirnya, kami lakukan kembali menerapkan sekolah jarak jauh,” ujar Trenggono, ke wartawan, ditulis Minggu, (17/7/2022).
Menurutnya Sekolah Jarak Jauh bisa berjalan sesuai dengan payung hukum Permendikbud nomor 119 tahun 2014 tentang, Kegiatan Sekolah Jarak Jauh. Jadi kata dia, sekolah swasta yang kecil tidak usah ragu kehilangan siswa, karena dengan adanya sekolah Jarak Jauh maka sekolah swasta bisa bekerjasama dengan sekolah negeri.
“Mereka (sekolah swasta,red), bisa kolaborasi dengan sekolah negeri yang mengadakan sekolah jarak jauh. Ya kan kelasnya dipakai, tutornya juga bisa dipakai. Nah sistemnya dari pusat,” ujarnya.
Trenggono menjelaskan pihaknya melalui Dindikbud Provinsi Banten, akan segera melakukan sosialisasi dengan sejumlah SMA Swasta di Provinsi Banten, guna mengajak kerjasama dengan pelaksanaan sekolah jarak jauh.
“Yang kita lakukan tadi. Kita akan terus sosialisasi sama SMA yang swasta supaya mereka hilang keraguan dan itu adalah bukti bahwa pemerintah hadir. Karena kan sekarang sekolah swasta yang kecil mati kan. Nah itu inovasinya,” imbuhnya.
Trenggono mengaku, tidak mungkin Pemprov Banten dalam waktu singkat untuk membangun ruang kelas baru di SMA Negeri untuk menampung ratusan ribuan siswa yang ingin masuk ke sekolah negeri.
“Nah kalau misalkan kita tadi bermimpi hanya membangun sekolah kelas belajar tambahan baru kan itu tidak akan selesai,” tandasnya.
Sementara Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mendukung langkah Pemprov dalam berinovasi membentuk sekolah jarak jauh dan pembangunan sekolah dengan ruang kelas baru secara bertahap.
Mengingat, kata Yeremia, tingginya animo lulusan SMP sebanyak 200 ribuan mendaftar ke SMA Negeri sebanyak 100 ribuan, namun SMA negeri hanya mampu menampung tiga puluh persennya dari pendaftar tersebut.
Maka hal itu, Pemprov Banten harus dapat memenuhinya Agra mereka bisa masuk SMA Negeri.
“Ada langkah langkah yang harus dipenuhi oleh Pemprov Banten, diantaranya pembangunan ruang kelas baru dan memberdayakan sekolah-sekolah swasta,” pungkasnya.
Menurut Yeremia, Pemprov Banten harus bertahap jika benar benar ingin mengadakan sekolah jarak jauh dengan menyesuaikan era digital. Tentunya disesuaikan dengan peraturan peraturan Kemendikbud.
“Bagaimana menampung rekan-rekan anak-anak punya prestasi kemudian melalui jalur konvensional tadi juga tidak lolos. Nah ini mungkin salah satu solusi dengan membuka rombel online kesannya dengan sekolah jarak jauh,” tandasnya.
