Tangerang Selatan – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan Musrenbang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangsel untuk tahun 2025-2045, Rabu, (24/4/2024).
Dalam kesempatan itu, Walikota Tangsel Benyamin Davnie, memaparkan perencanaan pembangunan Kota Tangsel yang masuk dalam RPJPD.
Ia menjelaskan, pembangunan kota harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Dalam detail perencenaan tata ruang itu harus mengacu kepada RTRW dan RDTR kita. Itu harus masuk ke dalamnya, baik 5 tahunan maupun 20 tahun yang akan datang. Hal itu menjadi bagian dari irisan-irisan di dalam perencanaan fisik, perencanaan dibidang pendidikan dan lain sebagainya,” jelas Benyamin.
Berbicara pembangunan kota, Ruang Tata Hijau (RTH) juga menjadi bagian dari perencanaan, pria yang juga akrab disapa Pak Ben ini, terus berupaya untuk mencapai target pembukaan RTH di Tangsel.
“RTH sesuai dengan target tata ruang nasional sebesar 20 persen itu terus kita usahakan. Memang belom mencapai 20 persen, karna hitungannya hanya dari lahan yang dimiliki oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurut Benyamin, kalau misalnya lahan terbuka hijau yang dimiliki oleh pihak swasta atau Instansi Nasional seperti STAN atau Institusi militer dihitung, mungkin kita bisa kejar target.
“Makanya kami usulkan supaya penghitungan ruang terbuka hijau itu juga mengcover instansi yang lainnya termasuk perguruan tinggi, swasta dan lain sebagainya,” tandas Benyamin.
Sementara Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan turut menjelaskan perihal masalah sampah yang ada di Tangsel, ia mengacu kepada Perpres Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
“Dilihat dari pelaksanaan Perpres 35 Tahun 2018 dengan nilai investasi 2,3 sampai 2,5 triliun rupiah kita sudah melakukan lelang eropa dan asia tenggara nanti kita tentunya kita di fasilitasi oleh kementrian marves yah nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa,” jelas Pilar.
Lalu, Pilar ungkapkan, dibutuhkan kerja sama dengan pihak swasta perihal masalah pengelolaan sampah.
“Sambil itu, kita sudah melakukan investasi di Prigi untuk kapasitas 20 ton pengelolaan sampahnya nanti kita akan kembangkan lagi, harus dengan swasta kalo engga dengan swasta tak mungkin kita lakukan,” ucap Pilar.
Kemudian, Pemerintah Kota Tangsel dikabarkan akan melakukan kerja sama antar daerah soal sampah dengan wilayah Nambo dan juga Lebak, namun kerja sama itu akhirnya terjadi dengan daerah Rumpin, Bogor.
“Kerja sama bisa dimana saja, sesuai ketersediaan lahan pokok. Persoalannya di Tangerang Selatan ini kan ketersediaan lahan, itu yang menjadi alasan utama haru berkolaborasi dengan daerah lain,” papar Pilar.
Dalam pertemuan bersama ini ia juga mengabarkan soal progres penyediaan air minum perpipaan untuk masyarakat dalam Proyek SPAM Karian-Serpong.
“Masih dalam tahap pengembangan. Tapi kita sudah mempersiapkan jaringan distribusi utama di wilayah tangerang selatan sambil menunggu dari PT PITS bergerak maju berkolaborasi dengan perusahaan yang lain dalam mempersiapkan jaringan distribusinya,” kata Pilar.
Diketahui, di Kota Tangsel terjadi kenaikan dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, namun, kemiskinan juga ikut naik. Pilar menjelaskan terkait hal tersebut.
“Itu dikarenakan standar kemiskinannya di naikan sama Kementrian Sosial sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tadinya 712 ribu rupiah lebih sekarang menjadi 782 ribu rupiah lebih sehingga angka kemiskinannya naik,” tutup Pilar.
Laporan: STW
