Nasional – Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyatakan dari banyak penelitian, salah satu faktor yang menyebabkan elemen bangsa tidak bersatu adalah ketidakadilan.
“Sepanjang performa negara menampilkan praktik-praktik ketidakadilan, selama itu pula persatuan adalah angan-angan. Karena ketidakadilan adalah sensitif, menimbulkan luka,” ujar Ubed, dalam acara 98 Menjawab suksesi 2024 ‘Hapus Politik Dendam Kekuasaan Menuju Persatuan Indonesia’, di Jakarta, beberapa hari lalu, dikutip Minggu, (17/9/2023).
Contohnya, dia menjelaskan seakan-akan memenjarakan mantan presiden adalah satu hal tabu di Indonesia.
“Bangsa ini tidak gentleman, dalam hal penegakan keadilan. Seolah-olah, kita tidak boleh mengevaluasi presiden. Padahal, sejarah kita menyebutkan, bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Ubed mengatakan, setiap orang di Indonesia ini memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
“Hal yang sama juga terjadi di sektor ekonomi. Bagaimana 2 persen penduduk Indonesia, memiliki kekayaan yang setara dengan kekayaan dari 80 persen. Ini kan ketidakadilan,” terangnya.
Semakin banyak praktik ketidakadilan, maka persatuan tak memiliki ruh.
“Bagaimana korupsi bisa terjadi di tengah masyarakat susah mencari pekerjaan, di PHK. Jadi bagaimana masyarakat bisa percaya dengan elit kekuasaan, sulit. Minimal mereka cuek,” imbuh Ubed.
Faktor lainnya yang juga mempersulit terwujudnya persatuan adalah ego elit politik, yang menghasilkan dendam kekuasaan.
“Saya tidak mengerti kenapa Megawati tidak bisa duduk bersama dengan SBY. Cak Imin dengan Gerindra, Megawati dengan Prabowo, Cak Imin dengan Gerindra. Ego elit politik ini mempengaruhi sektor lainnya,” tandasnya.
Laporan: STW
