Tangerang Selatan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan menyatakan penyimpanan logistik pemilu 2024 untuk Kota Tangsel berada di pergudangan Taman Tekno BSD.
Hal demikian dikatakan Ketua KPU Kota Tangsel M. Taufik, kepada Tangerangraya.net, saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp, ditulis Kamis, (10/8/2023).
Taufik mengatakan sesuai arahan KPU RI, bahwa KPU RI ada beberapa logistik karena pengadaan relatif singkat 75 hari, itu beririsan dengan masa kampanye.
“Ada kebijakan dan kewenangan, dimana logistik yang menjadi tanggung jawab kewenangan KPU RI, dimana logistik yang menjadi tanggung jawab kewenangan KPU Provinsi, dan mana logistik yang menjadi tanggung jawab kewenangan KPU Kab/Kota,” ujar Taufik.
“Maka dari itu salah satu yang dirumuskan adalah manajemen pergudangan yang menjadi standar dari KPU RI kepada seluruh standar yang ada di Indonesia. Jadi Tangsel mulai awal di supervisi bahwa di KPU Provinsi Banten, DPKP karena ini pengadaannya,” terang Taufik.
Contoh, sambung Taufik, kita mempunyai 3.800 TPS maka diukur dengan bilik suara, kotak suara maka itu kebutuhan kita. Dihitung-hitung maka kebutuhan kita minimal 2.200 meter persegi, dan ketinggian dan seterusnya menjadi ketentuan.
“Kami melihat di salah satu pergudangan taman tekno, akhirnya kita nemu ada yang 1.200, yang kedua 600. Sehingga 1800 meter persegi, apakah ini cukup untuk pergudangan kita? Kalau tidak cukup kita cari lagi satu gudang lagi yang tidak berjauhan dari Pergudangan Taman Tekno,” ungkap Taufik.
Taufik menjelaskan untuk tingkat Kecamatan memang jauh hari kita sudah konsultasi dan berkomunikasi dengan Pemkot. Jadi bersinergi dan fasilitasi dari Pemkot terkait gudang yang ada di Kecamatan.
“Kita juga sudah meminta PPK agar berkordinasi dengan camat masing-masing untuk melihat dan mencari titik mana yang pas, untuk dijadikan gudang ditingkat Kecamatan sekaligus tempat merekap,” papar Taufik.
Setelah itu kata Taufik, nanti dihitung, dan KPU Tangsel akan turun di 7 Kecamatan, Pamulang, Setu, Serpong, Serut, Pondok Aren, Ciptim, Ciputat, dimana titiknya, luasnya berapa kita rekap, dan kita serahkan ke Pemkot.
Kemudian Pak Walikota yang memerintahkan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk melakukan penjajakan kontrak, tawar-menawar harga, itu pemkot.
“Jadi Kita hanya user mendapatkan manfaat penggunaan, adapun harganya, mekanisme pembayaran, itu Pemkot untuk Kecamatan,” tutup Taufik.
Laporan: STW
