Tangerang Selatan – Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, hadir dalam agenda permohonan narasumber dalam rangka pembinaan pegawai pada Inspektorat.
Benyamin turut apresiasi atas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat.
Agenda tersebut bertemakan Halal Bihalal dan berlokasi di Restoran Lembur Kuring, Rabu, 8 Mei 2024, pada pukul 11.30 WIB.
Diketahui, Kota Tangsel sendiri berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 12 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten. Capaian tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023.
Dengan capaian tersebut, Benyamin memberikan apresiasi kepada Inspektorat yang sudah bekerja semaksimal mungkin sehingga Pemerintah Kota Tangsel kembali meraih opini WTP yang ke 12 kalinya.
“Ya agenda hari ini adalah halal bi halal di Inspektorat, sekaligus saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman Inspektorat yang telah mengawal pemeriksaan BPK,” ungkap pria yang akrab disapa Pak Ben itu.
“Sebelumnya seluruh proses keuangan daerah tahun 2023 ini sudah di kawal oleh Inspektorat kita, sehingga hasilnya kita kembali ke 12 kali mendapatkan opini WTP. Apresiasi untuk kerja keras dari semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” ungkap Benyamin.
Perihal kinerja para pegawai Inspektorat Tangsel dalam melakukan pengawasan, Pak Ben akui sudah sangat baik. Itu dapat terlihat dari hasil WTP yang diberikan oleh BPK.
“Luar biasa, salah satu indikatornya adalah dalam WTP tadi. Semakin kecilnya temuan-temuan oleh BPK, berarti pekerjaan inspektorat semakin tinggi kinerjanya,” jelasnya.
Pak Ben juga bilang bahwa bentuk tugas dan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat itu cukup banyak. Secara garis besarnya yakni melakukan pembinaan kepada OPD di Tangsel. Jadi tak bisa dipungkiri, hasil kerja Inspektorat ini perlu diapresiasi.
“Kalau pengawasan internal kan banyak sekali jenis pengawasannya ada pengawasan yang memang terjadwal, lalu pengawasan atas permintaan tertentu, atas perintah saya, pengawasan terhadap keuangan, banyak jenis-jenis pengawasan,” tuturnya.
“Tapi intinya pengawasan itu bukan dalam konteks yang lain. Pengawasan Inspektorat ini dalam kerangka pembinaan para OPD dari awal tahun anggaran dari awal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sampai kepada awal pertanggung jawaban,” jelas Pak Ben.
Dalam agenda tersebut, Pak Ben pun mengungkapkan aset-aset yang dimiliki oleh Tangsel kepada wartawan. Masih ada beberapa aset yang harus diurus berkas-berkasnya, terutama aset yang sebelumnya milik Kabupaten Tangerang.
“Kalau soal aset, terutama yang dari Kabupaten, itu cukup berat kita menerima fisiknya karena surat-suratnya susah sekali dilacak sehingga ketika mau dibuat sertifikasi ada beberapa kendala,” katanya.
“Pertama suratnya sudah tidak dapat di deteksi lagi di kabupaten induk, yang kedua perolehan dari pihak ke 3 itu masih dalam satu kawasan, sehingga sertifikat harus dipecah dulu HGBnya, itu masih HGB induk. Harus dipecah dulu oleh si pengembang, jadi kita menunggu itu. Proses ini yang sangat memakan waktu,” tandasnya.
Laporan: Tim TangerangRaya.Net
