Tangerang Selatan – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengklaim akan tetap berupaya meloby-loby membahas perihal perjanjian kerja sama pengelolaan sampah dengan daerah lain di luar Kota Tangsel.
Kendati, pembahasan penanganan sampah tersebut dari Tangsel ke daerah lain, terkendala oleh adanya tahun politik seperti hajat demokrasi berupa Pilpres dan Pileg pada 14 Februari lalu.
“Karena sekarang tahun politik, mereka juga belum mau membahas. Kita tidak bisa menunggu, kita koordinasi dengan daerah lain,” ujar Kepala DLH Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman ditemui di gedung DPRD Kota Tangsel, Selasa (23/4/2024).
Wahyu katakan koordinasi yang dilakukan oleh DLH Tangsel dengan daerah lain diantaranya dengan Kabupaten Lebak, Pandeglang bahkan dengan Kabupaten Tangerang.
Meski demikian, ketiga wilayah yang disebut diatas, memiliki persoalan sampah yang sama dengan Tangsel namun hanya volumenya saja yang berbeda.
“Kabupaten Pandeglang juga sudah kita loby. Cuma bahasa mereka, tunggu selesai tahun politik,” terang Wahyu.
Wahyu juga tak menampik jika tahun politik seperti sekarang ini, jadi salah satu kendala bagi pemkot Tangsel dalam menjalin kerja sama pengelolaan sampah dengan daerah lain.
“Sampah itu bakalan rame, dari legislatifnya, tokoh, pemangku kepentingan, ormas dan LSM. Tidak ada kepala daerah yang berani pasang badan untuk mem-back up masalah sampah,” terang Wahyu.
Begitupun dengan daerah lain, alasan tahun politik selalu disampaikan ketika pihaknya akan membangun dan menjalin kerja sama pengelolaan sampah.
“Semua bahasanya sama, nanti lah tunggu habis tahun politik. Contoh kita ke Lebak, baru kunjungan, baru mau wacana, sudah rame. Jadi semua pihak khawatir ini nanti jadi bahan eksplorasi kepentingan politik,” tukas Wahyu.
Laporan: STW
