TANGERANGRAYA.NET, Tangerang Selatan – Kehadiran mantan Walikota Tangerang Selatan Ibu Airin Rachmi Diany dalam penyelenggaraan Event ‘Pondok Aren Berkibar’ yang diadakan untuk memperingati HUT RI Ke-77, turut mengundang komentar. Pasalnya kehadiran sosok Walikota cantik tersebut terkesan dijadikan panggung politik.
Diketahui Penyelenggaraan Event ‘Pondok Aren Berkibar’ yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI Ke-77 oleh Kecamatan Pondok Aren berlangsung meriah.
Camat Pondok Aren, Hendra, menjelaskan, bahwa acara yang diklaim sebagai pengibaran bendera terpanjang dan terbanyak Se-Indonesia tersebut dapat terselenggara karena adanya swadaya dari seluruh warga Pondok Aren.
Selain itu, Hendra menerangkan dalam acara pengibaran bendera tersebut juga turut di hadiri oleh eks Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany sebagai bentuk keinginan dari masyarakat Pondok Aren.
“Tetapi tidak serta merta saya mengundang dia, melainkan ini keinginan seluruh masyarakat yang memang rindu sosok ibu Airin, dan apabila berbicara ibu Airin, dia sangat pahlawan karena pernah menjabat 2 periode untuk membangun Kota Tangsel, ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Kota Tangsel Fraksi Demokrat Julham Firdaus menyatakan semua sudah ada sebelum Airin Rachmi Diany hadir kok.
“Contohnya jalan bagus karna ada pengembang, sekolah-sekolah sudah ada dari jamannya Kabupaten. Pertanyaannya pendiri dan penggagas Tangsel sudah diberikan fasilitas apa oleh beliau (Airin Rachmi Diany red) apakah ada bentuknya, semacam bebas pajak pemberian rumah layak dan subsidi kepada sesepuh pendiri Tangsel,” tanya Julham.
“Kapasitas Ibu Airin sebagai apa hadir di acara HUT RI yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Kecamatan Pondok Aren. Beliau kita sama-sama ketahui ialah Ketua Partai, harusnya Pak Camat tau etik politik dan etik Pemerintah. Jangan sumbangan bersama warga Pondok Aren dan pengusaha dijadikan panggung politik partai tertentu, apalagi ada kalimat pahlawan itu sama saja meledek citra pahlawan,” tegasnya.
Walaupun Julham mengakui mendukung acara gebyar kemerdekaan yang diselenggarakan Kecamatan Pondok Aren dan dari jauh hari ia sudah memberikan support ajakan tetapi tidak taunya jadi panggung politik.
Ia mengutarakan karna Ibu Airin itu Ketua Partai Politik harusnya hargai masyarakat Tangsel dong, jangan hanya sekelompok aja yang dianggap Ibu Airin hebat. Kita akui kalau itu baik kita bilang baik, tetapi kalau itu tak sesuai kita sampaikan jangan berlebihan ini sudah diluar harapan warga Pondok Aren.
“Kalau Ibu Airin hadir memeriahkan silakan saja, namun jangan ada panggung sambutan, lihat kapasitasnya dan jangan seolah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini Camat terlihat berikan keberpihakan jelas kepada Ketua Partai dengan siapkan acara rakyat,” himbaunya.
“Sebagai ASN (Camat red) yang di gaji oleh rakyat coba deh dengarkan suara rakyat dan perasaan rakyat, jangan main klaim sendiri kalimat pahlawan, lihat di pelosok Tangsel masih banyak gizi buruk, orang kelaparan, anak putus sekolah, rumah tak layak huni, konflik sosial, keadilan, kesehatan dan pendidikan,” paparnya.
Julham menuturkan polarisasi lokal dan kelompok non lokal itu dari jaman Ibu Airin memimpin dan masih sangat terlihat. Jangan keberhasilan tersebut di nilai dari infrastruktur dan pengelolaan anggaran saja karna soal tersebut sudah ada rumusnya, regulasinya dan pembangunan infrastruktur itu sudah menjadi program nasional yang disesuaikan dengan wilayah, lagi-lagi jangan terlalu berlebihan nanti malu sendiri, bahkan masyarakat Tangsel melihat dan boleh di survei.
“Jadi sebagai pejabat wilayah harus cermat dalam menyampaikan pesan, jangan jadi asumsi dan prasangka yang tidak baik statmennya. Sebab jadi Walikota itu tidak ada kata berhasil, karna pasti ada penerusan kerja dan itu sudah kewajiban bukan keberhasilan,” jelasnya.
“Meskipun kita tetap apresiasi Ibu Airin sudah dapat menyesuaikan persamaan bicara membangun Kota, namun perlu di ingat kantor kelurahan secara fasilitas sampai saat ini belum merata. kita juga apresiasi Ibu Airin dalam kinerja birokrasi tetapi pertanyaannya apa pelayanan sudah cukup adil untuk masyarakat susah dan miskin seperti pendidikan serta kesehatan,” tandasnya.
