Banten – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah berkonsentrasi untuk melakukan upaya penurunan angka stunting dan gizi buruk, dimana hal itu sesuai dengan mandatory Presiden Republik Indonesia kepada Penjabat (Pj) Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan, untuk penurunan angka stunting dan gizi buruk, lembaga-lembaga yang terkait akan melakukan sinkronisasi agenda kerja.
“Jadi siapa mengerjakan apa akan dilakukan lembaga-lembaga terkait,” ujar Al Muktabar beberapa waktu lalu, ditulis Senin, (4/7/2022).
Menurutnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten salah satu instansi yang memiliki tugas dan fungsinya sebagai unit kerja yang mendapatkan tugas terhadap agenda penekanan angka stunting dan gizi buruk, sehingga Al Muktabar mengajak untuk dapat menyatukan langkah bersama-sama dalam rangka upaya penekanan angka tersebut.
“Pemerintah Provinsi Banten terhadap itu akan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik pengorganisasian kemudian pembiayaan yang tentu nanti akan fokus by name by address dari saudara-saudara kita yang sedang mengalami stunting dan gizi buruk atau yang berisiko,” katanya.
Selain itu, ia juga menuturkan ada tiga tahapan pendekatan yang akan dilakukan. Level pertama penanganan pendekatan charity atau memberikan bantuan makanan yang kaya akan kandungan gizinya, sehingga ia bisa tumbuh berkembang dengan baik.
Level pendekatan yang kedua, mengedukasi masyarakat untuk dapat berdaya dan secara berkelanjutan keluar dari persoalan stunting dan gizi buruk. Serta pada level ketiga bagaimana membuat kelompok yang dapat membantu kawasan sekitar yang memiliki kasus stunting dan gizi buruk agar melangkah maju untuk kemampuan ekonomi di daerah sekitar salah satunya dapat mengakses KUR.
Tiga leveling itu akan terus kita dorong dan upayakan untuk kita fokus menanganinya dan tentu karena stunting dan gizi buruk ini berada di masyarakat, maka stakeholder yang terlibat benar-benar akan kita optimalkan. Seperti lembaga PKK yang memiliki unit kerja hingga sampai ke tingkat rumah tangga, sehingga dapat fokus menanganinya,” tandasnya. (STW/RED)
