TANGERANGRAYA.NET, Tangsel – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Mulyanah Anwar, meminta, agar Dinas Kesehatan (Dinkes) perlu melibatkan elemen masyarakat, karena tenaga kesehatan juga kurang.
Mulyanah mengatakan, untuk ketepatan pendataan dibutuhkan sinkronisasi dari pihak Dinkes dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebelum masuk ke tingkat Provinsi.
“Sampai saat ini Komisi 2 DPRD Tangsel tetap mengawasi, cuma tetap sinkronisasi antara BPBD, karena BPBD juga mendata, BPBD dan Dinkes ini kurang sinkron. Jadi ke sinkronan RT/RW, Dinkes dan BPBD harus di satuin lagi,” ujarnya kepada Wartawan Senin, (26/07/2021).
Mulyanah menjelaskan sebelumnya data dari Provinsi dan Tangsel sempat tidak ssama terkait kasus positif covid-19. Oleh karena itu Dinkes Tangsel perlu memperbaiki dari segi pendataan.
“Sebelumnya pernah, data dari provinsi tidak sinkron, jadi itu belum di perbaiki, di tingkat Provinsi tidak sama dengan Tangsel. Jadi perlu diperbaiki terlebih dahulu. Karena data yang kemarin masuk adalah BPBD, kemarin kita rapat dengan BPBD, jadi data yang betul data BPBD, yang masuk ke Provinsi,” ungkapnya.
Mulyanah pun menegaskan, Dinkes Tangsel perlu melibatkan elemen masyarakat dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Menurutnya dari segi tenaga kesehatan saat di kota Tangsel masih kurang.
“Kalau yang kita lihat si perlu penataan soal pendataan. Meskipun Dinkes kewalahan juga, nakes kewalahan, jadi harus bersama-sama. Dinkes perlu melibatkan masyarakat di PPKM ini, jadi tidak mengandalkan dari Dinkes juga, karena tenaga juga kurang. Kita juga dalam hal ini Pemerintah Kota butuh melibatkan masyarakat, bukan nakes aja, untuk menjadi relawan dan juga butuh pelatihan juga untuk masyarakat,” tandasnya. (BJS/RED)
