TANGERANGRAYA.NET, Tangsel – Dalam kondisi pandemi Covid-19 banyak masyarakat Indonesia yang terpapar, hingga di haruskan melakukan perawatan di rumah sakit ataupun isolasi mandiri.
Oleh sebab itu pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terpapar Covid-19 lantaran tidak bisa melakukan aktivitas kesehariannya.
Menyikapi hal tersebut Koordinator pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) PT. Pos Indonesia wilayah Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Sujana menyatakan, hampir seluruh warga telah menerima bantuan pemerintah tersebut, sekaligus beras 10 kg, per kepala keluarga (KK).
“Sudah sampai 95 persen di wilayah kecamatan Pondok Aren, Tangsel. Dari total 12 ribu, sekitar 10 ribu lebih lah udah dapat. Kita diarahkan bahwa penerima BST, menerima beras juga 10 kg,” kata Sujana kepada wartawan, ditulis Rabu 4 Agustus 2021.
Sujana memastikan bahwa pembagian BST di wilayah Kota Tangsel bebas dari pungutan apapun. Hal itu, kata Sujana, menanggapi ramainya pemberitaan di Kota Tangerang, saat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, mendapati adanya oknum yang memangkas bantuan pemerintah tersebut.
“Insyaallah disini (Kota Tangsel) tidak ada praktik seperti itu (pungutan). Untuk penerima BST tidak ada potongan. BST sebesar Rp.600ribu, terbilang cukup membantu. Soal kebutuhan, relatif sih sebenarnya, tapi bermanfaat lah,” ujar Sujana.
Ditemui di Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Sosial (Kesos) Achmad Dahlan yang turut menyaksikan pembagian BST menuturkan, pihaknya sempat menolak data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangsel.
Penolakan tersebut bukan tanpa sebab, menurutnya, penerima BST di wilayah Pondok Kacang Barat, terlihat tidak berubah dari awal mula pembagian bantuan hingga saat ini, meski diakui telah beberapa kali dirubah dan diusulkan.
“Penerima sekitar 1500, dari 2512 warga. Kadang-kadang banyak yang salah sasaran, karena apa org yang mampu juga dapat. Udah gitu, orangnya (penerima BST) itu-itu juga. Misalnya pertama tahap satu, dua nah itu udah nerima, saya pikir setelah itu gantian gitu. Setelah itu ada penghapusan (perubahan data) yah, tapi timbul lagi,” kata Achmad Dahlan.
“Muterin data udah berkali-kali. Kemarin aja saya yang DTKS, saya rubah, tetap saja sih. Saya sempat nolak tuh DTKS, walaupun saya rubah tetap aja yang dapat itu-itu juga. Sebenarnya kelurahan terima undangan, terus sampaikan ke RT, RT memberitahu warga,” tandas Achmad Dahlan. (BJS/RED)
